Keyboard shortcuts

Press ← or → to navigate between chapters

Press S or / to search in the book

Press ? to show this help

Press Esc to hide this help

PERATURAN NOMOR 122 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia masih memerlukan penyempurnaan untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a168);

3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2OLO tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden:

a. Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

b. Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 89);

c. Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 33);

d. Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 181),

diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan huruf c Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Mabes Polri terdiri atas:

a. Unsur Pimpinan:

1.  KepalaKepolisianNegaraRepublik Indonesia; dan

2.  WakilKepalaKepolisianNegaraRepublik Indonesia.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan:

1.  Inspektorat Pengawasan Umum;

2.  Asisten Utama Kapolri Sidang Operasi;

3.  Asisten Utama Kapolri Sidang Perencanaan UmumdanAnggaran;

4.  AsistenKapolriBidangSumberDaya Manusia;

5.  Asisten Kapolri Sidang Logistik;

6.  Divisi Profesi dan Pengamanan;

7.  Divisi Hukum;

8.  Divisi Hubungan Masyarakat;

9.  Divisi Hubungan Internasional;

10. Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan

11. Staf **Ahli** Kapolri.

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok:

1.  Badan Intelijen Keamanan;

2.  Sadan Pemelihara Keamanan;

3.  Sadan Reserse Kriminal;

4.  Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5.  Korps Lalu Lintas;

<!-- --

  1. Korps Brigade Mobil; dan

  2. Detasemen Khusus 88 Anti Teror.

    a. Unsur Pendukung:

    1.  Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;

2.  Pusat Penelitian dan Pengembangan;

3.  Pusat Keuangan;

4.  Pusat Kedokteran dan Kesehatan; dan

5.  Pusat Sejarah.

<!-- --
  1. Ketentuanayat(5)Pasal20diubahsehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Badan Reserse Kriminal disingkat Bareskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang reserse kriminal yang berada di bawah Kapolri.

(2) Bareskrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional.

(3) Bareskrim dipimpin oleh Kepala Bareskrim disingkat Kabareskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Kabareskrim dibantu oleh seorang Wakil Kabareskrim disingkat Wakabareskrim.

(5) Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 (enam) direktorat, 3 (tiga) pusat, dan 4 (empat) biro.

<!-- --
  1. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

(1) Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kortastipidkor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri.

<!-- --

(2) Kortastipidkor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi serta melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi.

(3) Kortastipidkor dipimpin oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kakortastipidkor yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Kakortastipidkor dibantu oleh seorang Wakil Kakortastipidkor disingkat Wakakortastipidkor.

(5) Kortastipidkor terdiri atas paling banyak 3 (tiga) direktorat.

<!-- --
  1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4a) Pasal 54 diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Wakapolri,lrwasum,Kabaintelkam, Kabaharkam, Kabareskrim, Kalemdiklat, Dankorbrimob, Astamaops, Astamarena, As SDM, dan Aslog merupakan jabatan eselon I.a.

(2) Wairwasum, Wakabaintelkam, Wakabareskrim, Kadivpropam,Kadivkum,Kadivhumas, Kadivhubinter, Kadiv TIK, Kakorlantas, Kadensus 88 AT, Kakorpolairud, Kakorsabhara, Kakorbinmas, Wakalemdiklat, Kasespim, Ketua STIK, GubAkpol, Kakortastipidkor, Kapusdokkes, Wadankorbrimob, Waastamaops, dan Waastamarena merupakan jabatan eselon l.b.

(3) Sahli Kapolri merupakan jabatan eselon I.b. (3a)Dalam hal Sahli Kapolri jabatan eselon I.b

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi oleh

mantan pejabat eselon I.a maka pangkat dan eselon mengikuti jabatan eselon I.a.

(4) Kapolda merupakan jabatan eselon II.a paling tinggi eselon I. b.

(4a)Danpas Gegana, Danpas Pelopor, Danpas Brimob I, Danpas Brimob II, Danpas Brimob III, Wakadensus 88 AT, Kasespimti, Kasespimmen, Kasespimma, Waket STIK, Wagub Akpol, Kasetukpa, Kadiklatsus Jatrans, Kadiklat Reserse, Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, Ses NCB-Interpol Indonesia, Wakakortastipidkor, Sespusdokkes, dan Karumkit Bhayangkara Tk. I merupakan jabatan eselon II.a.

(4b)Wakapolda Tipe A Khusus/Tipe A merupakan jabatan eselon II.a.

(5) Nama jabatan, kepangkatan, dan eselon dalam organisasi Polri se bagaimana tercan tum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(6) Penentuan kepangkatan dan eselon jabatan masing-masing Kapolda ditetapkan dengan Keputusan Kapolri berdasarkan atas pertimbangan beban tugas pada masing-masing daerah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur jabatan dengan eselon yang lebih rendah dari struktur jabatan dan eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (3a), ayat (4), ayat (4a), dan ayat (4b) diatur dengan Peraturan Polri setelah mendapat persetujuandarimenteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

<!-- --
  1. Ketentuan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

PeraturanPresidenm1mulaiberlakupadatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden 1m dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2024 ,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2024

MENTER! SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 223

LAMPIRAN PERATURAN NOMOR 122 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NAMA JABATAN, KEPANGKATAN, DAN ESELON

+-----+-----------------------------------+----------------+----------+ | NO | JABATAN | PANGKAT | ESELON | | | A.MARKASBESARKEPOLISIAN | | | | | NEGARA REPUBLIK INDONESIA | | | +-----+-----------------------------------+----------------+----------+ | | Kapolri | Jenderal/ | - | | 1. | | Pati | | | | | Bintang- 4 | | +-----+-----------------------------------+----------------+----------+ | | Wakapolri | Komjen/Pati | IA | | 2. | | Bintang- 3 | | +-----+-----------------------------------+----------------+----------+ | | Irwasum | Komjen/Pati | IA | | 3. | | Bintang- 3 | | +-----+-----------------------------------+----------------+----------+ | | Kabaintelkam | Komjen/Pati | IA | | 4. | | Bintang- 3 | | +-----+-----------------------------------+----------------+----------+ | | Kabaharkam | Komjen/Pati | IA | | 5. | | Bintang- 3 | | +-----+-----------------------------------+----------------+----------+ | | Kabareskrim | Komjen/Pati | IA | | 6. | | Bintang- 3 | | +-----+-----------------------------------+----------------+----------+ | | Kalemdiklat | Komjen/Pati | IA | | 7. | | Bintang- 3 | | +-----+-----------------------------------+----------------+----------+ | | Dankorbrimob | Komjen/Pati | IA | | 8. | | Bintang- 3 | | +-----+-----------------------------------+----------------+----------+ | | Astamaops | Komjen/Pati | IA | | 9. | | Bintang- 3 | | +-----+-----------------------------------+----------------+----------+ | 1 | Astamarena | Komjen/ Pati | IA | | 0. | | Bintang- 3 | | +-----+-----------------------------------+----------------+----------+ | 1 | AsSDM | Irjen/Pati | IA | | 1. | | Bintang- 2 | | +-----+-----------------------------------+----------------+----------+ | 1 | Aslog | Irjen/Pati | IA | | 2. | | Bintang- 2 | | +-----+-----------------------------------+----------------+----------+

+----+------------------------------------+----------------+----------+ | NO | JABATAN | PANGKAT | ESELON | +====+====================================+================+==========+ | 13 | Wairwasum | lrjen/Pati | 18 | | . | | Bintang- 2 | | +----+------------------------------------+----------------+----------+ | 14 | Wakabaintelkam | lrjen/Pati | 1B | | . | | Bintang- 2 | | +----+------------------------------------+----------------+----------+ | 15 | Wakabareskrim | lrjen/Pati | 1B | | . | | Bintang- 2 | | +----+------------------------------------+----------------+----------+ | 16 | Wakalemdiklat | lrjen/Pati | 1B | | . | | Bintang- 2 | | +----+------------------------------------+----------------+----------+ | 17 | Wadankorbrimob | Irjen/Pati | 1B | | . | | Bintang- 2 | | +----+------------------------------------+----------------+----------+ | 18 | Waastamasops | lrjen/Pati | 1B | | . | | Bintang- 2 | | +----+------------------------------------+----------------+----------+ | 19 | Waastamarena | lrjen/Pati | 1B | | . | | Bintang- 2 | | +----+------------------------------------+----------------+----------+ | 20 | Kadivpropam | lrjen/Pati | 1B | | . | | Bintang- 2 | | +----+------------------------------------+----------------+----------+ | 21 | Kadivkum | lrjen/Pati | 1B | | . | | Bintang- 2 | | +----+------------------------------------+----------------+----------+ | 22 | Kadivhumas | lrjen/Pati | 18 | | . | | Bintang- 2 | | +----+------------------------------------+----------------+----------+ | 23 | Kadivhubinter | lrjen/Pati | 1B | | . | | Bintang- 2 | | +----+------------------------------------+----------------+----------+ | 24 | Kadiv TIK | lrjen/Pati | 18 | | . | | Bintang- 2 | | +----+------------------------------------+----------------+----------+ | 25 | Sahli Kapolri | Irjen/Pati | 1B | | . | | Bintang- 2 | | +----+------------------------------------+----------------+----------+ | 26 | Kakorlantas | lrjen/Pati | 1B | | . | | Bintang- 2 | | +----+------------------------------------+----------------+----------+ | 27 | Kakorpolairud | lrjen/Pati | 1B | | . | | Bintang- 2 | | +----+------------------------------------+----------------+----------+ | 28 | Kakorsabhara | lrjen/Pati | 1B | | . | | | | | | | Bintang- 2 | | +----+------------------------------------+----------------+----------+ | 29 | Kakorbinmas | lrjen/Pati | 1B | | . | | | | | | | Bintang- 2 | | +----+------------------------------------+----------------+----------+ | 30 | Kadensus 88 AT | lrjen/Pati | 1B | | . | | | | | | | 8intang- 2 | | +----+------------------------------------+----------------+----------+ | 31 | Kasespim | Irjen/Pati | 1B | | . | | | | | | | Bintang- 2 | | +----+------------------------------------+----------------+----------+

+----+------------------------------------+---------------+---+----------+ | | JA8ATAN | PANGKAT | | ESELON | | ** | | | | | | NO | | | | | | ** | | | | | +====+====================================+===============+===+==========+ | | Ketua STIK | Irjen/Pati | | 18 | | 32 | | 8intang2 | | | | . | | | | | +----+------------------------------------+---------------+---+----------+ | | Gub Akpol | lrjen/Pati | | 18 | | 33 | | 8intang2 | | | | . | | | | | +----+------------------------------------+---------------+---+----------+ | | Kakortastipidkor | lrjen/Pati | | 18 | | 34 | | 8intang2 | | | | . | | | | | +----+------------------------------------+---------------+---+----------+ | | Kapusdokkes | Irjen/Pati | | 18 | | 35 | | 8intang2 | | | | . | | | | | +----+------------------------------------+---------------+---+----------+ | | Danpas Gegana | | | | | 36 | | 8rigjen/Pati | | IIA | | . | | Bintang1 | | | +----+------------------------------------+---------------+---+----------+ | | Danpas Pelopor | | | | | 37 | | 8rigjen/Pati | | IIA | | . | | 8intang1 | | | +----+------------------------------------+---------------+---+----------+ | | Danpas 8rimob I | | | | | 38 | | 8rigjen/Pati | | IIA | | . | | | | | | | | 8intang1 | | | +----+------------------------------------+---------------+---+----------+ | | Danpas 8rimob II | | | IIA | | 39 | | 8rigjen/Pati | | | | . | | | | | | | | 8intang1 | | | +----+------------------------------------+---------------+---+----------+ | | Da.npas 8rimob III | | | | | 40 | | 8rigjen/Pati | | IIA | | . | | | | | | | | 8intang1 | | | +----+------------------------------------+---------------+---+----------+ | | Wakadensus 88 AT | | | | | 41 | | 8rigjen/Pati | | IIA | | . | | | | | | | | 8intang1 | | | +----+------------------------------------+---------------+---+----------+ | | Kasespimti | Brigjen/ | | | | 42 | | Pati | | IIA | | . | | | | | | | | Bintang1 | | | +----+------------------------------------+---------------+---+----------+ | | Kasespimmen | | | IIA | | 43 | | 8rigjen/Pati | | | | . | | | | | | | | 8intang1 | | | +----+------------------------------------+---------------+---+----------+ | | Kasespimma | | | IIA | | 44 | | 8rigjen/Pati | | | | . | | | | | | | | 8intang1 | | | +----+------------------------------------+---------------+---+----------+ | | Waket STIK | | | IIA | | 45 | | 8rigjen/Pati | | | | . | | | | | +----+------------------------------------+---------------+---+----------+ | | | 8intang1 | | | +----+------------------------------------+---------------+---+----------+ | | Wagub Akpol | | * | | | 46 | | 8rigjen/Pati | * | | | . | | | I | | | | | 8intang1 | I | | | | | | A | | | | | | * | | | | | | * | | +----+------------------------------------+---------------+---+----------+ | | Kasetukpa | Brigjen/ | | | | 47 | | Pati | | | | . | | | * | | | | | 8intang1 | * | | | | | | I | | | | | | I | | | | | | A | | | | | | * | | | | | | * | | +----+------------------------------------+---------------+---+----------+ | | Kadiklatsus Jatrans | | * | | | 48 | | 8rigjen/Pati | * | | | . | | | I | | | | | 8intang1 | I | | | | | | A | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | | | | | | | \ | | | | | | - | | +----+------------------------------------+---------------+---+----------+ | | Kadiklat Reserse | | * | | | 49 | | 8rigjen/Pati | * | | | . | | | I | | | | | 8intang1 | I | | | | | | A | | | | | | * | | | | | | * | | +----+------------------------------------+---------------+---+----------+ | | Sespusdokkes | | * | | | 50 | | 8rigjen/Pati | * | | | . | | | I | | | | | 8intang1 | I | | | | | | A | | | | | | * | | | | | | * | | +----+------------------------------------+---------------+---+----------+ | | | | | | +----+------------------------------------+---------------+---+----------+

+-----+------------------------------------+----------------+----------+ | N | JABATAN | PANGKAT | ESELON | | O | | | | +=====+====================================+================+==========+ | 5 | Kepala Biro | Brigjen/ | | | 1. | | Pati | IIA | | | | Bintang- 1 | | +-----+------------------------------------+----------------+----------+ | 5 | Direktur | Brigjen/ | | | 2. | | Pati | IIA | | | | Bintang- 1 | | +-----+------------------------------------+----------------+----------+ | 5 | Kepala Pusat | Brigjen/ | | | 3. | | Pati | IIA | | | | Bintang- 1 | | +-----+------------------------------------+----------------+----------+ | 5 | Inspektur Wilayah | Brigjen/ | | | 4. | | Pati | IIA | | | | Bintang- 1 | | +-----+------------------------------------+----------------+----------+ | 5 | Ses NCB-Interpol Indonesia | Brigjen/ | | | 5. | | Pati | IIA | | | | Bintang- 1 | | +-----+------------------------------------+----------------+----------+ | 5 | Wakakortastipidkor | Brigjen/ | | | 6. | | Pati | IIA | | | | Bintang- 1 | | +-----+------------------------------------+----------------+----------+ | 5 | Karumkit Bhayangkara Tk. I | Brigjen/Pati | | | 7. | | Bintang- 1 | IIA | +-----+------------------------------------+----------------+----------+ | | B. KEPOLISIAN DAERAH | | | +-----+------------------------------------+----------------+----------+ | 5 | Kapolda Tipe A Khusus/Tipe A | Irjen/Pati | 18 | | 8. | | Bintang- 2 | | +-----+------------------------------------+----------------+----------+ | 5 | Kapolda Tipe B | Brigjen/ | | | 9. | | Pati | IIA | | | | Bintang- 1 | | +-----+------------------------------------+----------------+----------+ | 6 | Wakil Kepala Polda Tipe A | Brigjen/Pati | | | 0. | Khusus/ Tipe A | Bintang- 1 | IIA | +-----+------------------------------------+----------------+----------+

,